Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyelami kemungkinan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan renegosiasi janji pembangkit listrik.

Eksekutif Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana bilang, hal ini diperlukan mengingat kondisi pandemi corona berpengaruh pada pertumbuhan listrik dan kecakapan PLN dalam menyerap listrik dari pembangkit.

Take or pay sudah kita antisipasi, kiranya keadaan ini membuat kahar, maka dimungkinkan permufakatan ulang kontrak PLN dengan IPP. Sedang kita kaji, ” kata Rida dalam video conference, Rabu (1/4).

Baca Juga: Begini cara pelanggan dapatkan keringanan tagihan listrik

Rida melanjutkan, pihaknya masih melakukan analisis mengenai opsi ini sembari mengkoreksi proyeksi pertumbuhan listrik yang diprediksi mengalami penurunan seiring merebaknya pandemi corona.

Asal terang saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa menyentuh minus 0, 4%. Ini merupakan ringkasan terberat dampak dari wabah virus corona (Covid-19).

“KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini mendarat jadi 2, 3% dan bertambah buruk bisa negatif 0, 4%. Sehingga kondisi ini menyebabkan kemerosotan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan dan perusahaan bersahaja kesulitan revenue, ” kata Menkeu, Rabu (1/4).

Tatkala itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang rendah membuat pertumbuhan listrik akan berada di bawah angka tersebut.

“Perkiraan kemajuan listrik hanya 1, 2% -2%. Artinya reserve laba PLN akan tumbuh, ” tutur Fabby kepada Kontan. co. id, Kamis (2/4).

Fabby menerangkan, hal tersebut juga membuat tingkat kapasitas pembangkit mengalami penurunan sebab tidak dibarengi dengan penyerapan daya listrik perdana.

Bahkan Fabby menghargai, kondisi saat ini kecil kemungkinan dapat pulih dalam waktu singkat sehingga diperlukan pula kebijakan buat renegosiasi kontrak PLN dengan IPP proyek yang akan datang.

“Masih ada 21 GW pwmbangkit akan masuk dalam 3-4 tahun mendatang. Renegosiasi sebaiknya tidak hanya dengan IPP eksisting, ” ungkap Fabby.

Fabby menambahkan, langkah ini bisa membangun sisi finansial PLN yang selalu tengah dibayangi pelemahan rupiah.

Baca Serupa: Ini penjelasan Kementerian ESDM terkait poin pokok Permen ESDM No 7 Tahun 2020