Reporter: Barly Haliem, Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. Kelompok Kawasan Industri Indonesia (HKI) kembali meminta anggotanya yang meliputi pengembang dan pengelola Kawasan Industri buat membantu pemerintah mengatasi wabah Covid-19, khususnya di lingkungan perusahaan industri (tenant).

Pada 9 April 2020, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengeluarkan Tulisan Edaran No 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Kala Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Beleid itu menyatakan kongsi kawasan industri dan perusahaan industri (tenant) dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memiliki Izin Operasional serta Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Sebelumnya diberitakan, sekitar 200 perusahaan besar di DKI Jakarta tetap diizinkan beroperasi oleh Departemen Perindustrian (Kemenperin) selama pembatasan sosial berskala besar diterapkan.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, meminta para anggota HKI yang beroperasi tetap mematuhi ketentuan dan protokol pencegahan Covid-19. Berikut ini enam imbauan dan anjuran HKI kepada para anggotanya terkait secara situasi terkini.

Pertama, perusahaan kawasan industri dan para tenant di dalamnya diharapkan dapat melaksanakan panduan untuk dapat langgeng beroperasi/menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan protokol keselamatan pencegahan peredaran Covid-19 sesuai yang tercantum pada Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020.

“Kedua, pengelola kawasan industri diharapkan menyelenggarakan penyebaran informasi, anjuran/imbauan maupun pengawasan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja bagi para tenant, ” ujar Sanny, di dalam pernyataan resmi yang diterima Langsung. co. id, Kamis (16/4).

Ketiga, pengelola kawasan industri diharapkan dapat mengoptimalkan komunikasi serta pendataan mandiri kepada tenant khususnya yang berkaitan dengan efek dibanding pandemik Covid-19 terhadap kelangsungan kesibukan industri.

Keempat, bagi kawasan industri yang berada di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan memperhatikan dan mengikuti pedoman sesuai Peraturan Gubernur maupun Sistem Bupati/Walikota di masing-masing daerah buat mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

Kelima, jika ditemukan tersedia karyawan yang menjadi pasien di dalam pengawasan, maka perusahaan harus mengabulkan evakuasi dan penyemprotan terhadap semesta peralatan kerja dan berkoordinasi dengan dinas/instansi pemerintah di daerah masing-masing.

“Keenam, sebagai jalan antisipasi, kawasan industri diharapkan sanggup mendorong para tenant untuk melangsungkan rapid test atau test Covid-19 secara mandiri, ” pungkas Sanny, yang juga Ketua Apindo Bagian Properti dan Pengembangan Kawasan Ekonomi.