Sumber: Reuters | Editor: S. S. Kurniawan

KONTAN. CO. ID – WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemungkinan akan memerintahkan peninjauan terhadap undang-undang yang selama ini menyembunyikan Twitter, Facebook, dan Google Alphabet untuk tidak bertanggung jawab tempat materi yang pengguna mereka posting .

Perintah Trump itu tertuang pada rancangan perintah eksekutif, dan patuh sumber Reuters yang akrab dengan program tersebut. Tapi, salinan rancangan perintah eksekutif yang Reuters lihat bisa berubah sebelum final.

Kabar tentang titah itu muncul setelah Trump mengancam akan menutup situs yang dia tuduh membungkam suara-suara konservatif. Tersebut mengikuti perselisihannya dengan Twitter, setelah situs microblogging itu memutuskan untuk mencatat twit Trump.

Baca Juga: Twitter menandai cek fakta di dalam cuitan Trump untuk pertama kalinya

Twitter menandai kicauan Trump tentang klaim manipulasi yang tidak berdasar dalam pengumpulan suara melalui surat, dengan suatu peringatan yang mendorong para pembaca untuk memeriksa faktanya.

Pada Rabu (27/5), para penguasa AS mengatakan, Trump akan mengesahkan perintah eksekutif tentang perusahaan media sosial pada Kamis (28/5). Namun, itu tidak tercantum dalam jadwal resmi Trump untuk Kamis dengan Gedung Putih rilis.

Gedung Putih, Facebook, dan Twitter menolak berkomentar. Sementara layanan gambar milik Google, YouTube tidak cepat berkomentar.

Menangkap Juga: Kena notifikasi cek data, Trump mengamuk ke Twitter

Yang jelas, Saham Twitter merosot lebih dari 4% dalam perdagangan pra-pasar pada Kamis (28/5). Sedang saham Facebook turun hampir 2% dan saham Om google melorot 1%.

CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan dalam situs perusahaan Rabu (27/5) malam, twit Presiden Trump “bisa mengelirukan orang sehingga berpikir mereka tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan tulisan suara”.

“Tujuan ana adalah untuk menghubungkan titik-titik penjelasan yang bertentangan dan menunjukkan informasi dalam perselisihan sehingga orang mampu menilai sendiri, ” kata dia seperti dikutip Reuters.

Steve DelBianco, Presiden NetChoice, kelompok perdagangan yang memasukkan Twitter, Facebook, dan Om google di antara anggotanya, menyebutkan, “Presiden menginjak-injak amandemen pertama dengan mengancam hak kebebasan berbicara mendasar lantaran platform media sosial”.

Baca Juga: Presiden AS Donald Trump Ancam Tutup Perusahaan Media Baik

“Langkah Negeri AS memberanikan pemerintah asing buat mengontrol kebebasan berekspresi online, ” ujarnya dalam sebuah pernyataan di dalam Kamis (28/5) seperti dilansir Reuters .

Dalam rancangannya, perintah eksekutif Presiden AS akan meminta Komisi Koneksi Federal (FCC) untuk mengusulkan & mengklarifikasi peraturan berdasarkan Bagian 230 dari Undang-Undang Komunikasi yang Layak.

Beleid ini sebagian besar membebaskan platform online lantaran pertanggungjawaban hukum atas materi dengan pengguna mereka posting. Perubahan mampu membuat perusahaan teknologi lebih banyak mendapat tuntutan hukum.

Baca Juga: Twitter fact-checks Trump tweet for the first time

Perintah Eksekutif Presiden AS juga meminta FCC buat memeriksa, apakah tindakan yang bersentuhan dengan pengeditan konten oleh kongsi media sosial berpotensi menyebabkan kongsi kehilangan perlindungan mereka di lembah bagian 230.

Tersebut membutuhkan agen untuk melihat, apakah platform media sosial menggunakan kebijakan menipu untuk memoderasi konten dan jika kebijakannya tidak konsisten secara ketentuan layanan mereka.

Perintah Eksekutif juga menyatakan, Kantor Gedung Putih untuk Strategi Digital akan membangun kembali alat untuk membantu warga melaporkan kasus-kasus pengawasan online. Alat ini bakal menyiapkan keluhan tentang sensor online serta mengirimkannya ke Departemen Kehakiman & Komisi Perdagangan Federal (FTC).

FTC akan melihat, apakah pengaduan melanggar hukum, mengembangkan informasi yang menggambarkan pengaduan semacam itu, dan membuat laporan tersebut ada untuk umum.

Baca Juga: Trump threatens social media shutdown over Twitter fact-check label

FCC dan FTC tidak segera menanggapi permintaan kritik dari Reuters.

Dalam wawancara secara Fox News Channel pada Rabu (27/5), Komisioner FCC Brendan Carr mengatakan, Twitter telah memutuskan “untuk melibatkan Presiden AS dengan ujung pandang politik partisannya sendiri”.

Perintah Eksekutif juga mengharuskan Jaksa Agung untuk membentuk gabungan kerja termasuk jaksa agung negeri bagian yang akan memeriksa penegakan hukum negara yang melarang maklumat online melakukan tindakan yang tidak adil dan menipu.