Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi.

KONTAN. CO. ID – JAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) DPR RI kesudahannya menyetujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ataupun Treaty on Mutual Benar Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Nusantara and The Swiss Confederation antara Indonesia dengan Swiss.

Adapun Pansus yang adalah gabungan dari Komisi I serta Komisi II serta pemerintah.

Ketua Pansus sekaligus Pemangku Ketua Komisi III DPR MENODAI Sahroni mengetuk palu tanda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut usai seluruh fraksi menyetujui dan meluluskan catatan terhadap RUU MLA RI-Swiss ini pada Kamis (2/7 awut-awutan.

Mewakili Pemerintah, datang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan delegasi Kementerian Asing Negeri.

Sahroni mengucapkan, DPR memandang bahwa RUU MLA RI-Swiss ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Undang-Undang tersebut nantinya hendak menjadi platform kerja sama hukum, khususnya dalam jalan pemerintah melakukan pemberantasan korupsi serta pengembalian aset hasil tindak kejahatan korupsi (asset recovery).

“Alhamdulillah ini berjalan lancar sungguh. Ini untuk kebaikan bersama ke-2 negara agar bilamana kita memiliki Undang-Undang terkait masalah timbal pulih ini mempunyai dasar yang pas kuat. Walaupun prosesnya cukup sedang lama tapi akhirnya atas kewajiban bersama bisa selesai, ” perkataan politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut seperti yang dikutip Kontan. co. id dari laman resmi DPR, Selasa (7/7).

Sahroni menyatakan bahwa Swiss merupakan financial center terbesar pada Eropa serta memiliki teknologi informasi yang mumpuni, sehingga Indonesia betul membutuhkan hal tersebut.

“Sangat strategis. Sebenarnya teknologinya lantaran Swiss sudah canggih, Cuma dalam Indonesia agak lambat karena data yang tidak akurat, UNDANG-UNDANG ini tentu akan memudahkan kita, ” jelas dia.

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan maka perampasan aset hasil tindak kedurjanaan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting pada rangka mendukung proses hukum kejahatan di negara peminta.

Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk menyerang kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara ataupun badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia, dan tidak melaksanakan kejahatan penggelapan pajak atau kebusukan perpajakan lainnya.

Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui dua kali putaran, pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Ke-2 pada tahun 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di rapat pertama.

Selanjutnya buatan penandatanganan ini akan dibawa ke tingkat II untuk disahkan pada Rapat Paripurna pada 14 Juli 2020 mendatang..

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Sokongan Anda akan menambah semangat awak untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, ada voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di LANGSUNG Store.