Sumber: Kompas. com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN. CO. ID –┬áJAKARTA. Juru Bicara Kementerian Keyakinan (Kemenag) Abdul Rochman mengatakan pemerintah sudah melarang seluruh aktivitas dari Front Pembela Islam (FPI).

Itu seiring dengan terbitnya surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelarangan berkegiatan bagi FPI yang diumumkan di dalam Rabu (31/12/2020) lalu. “Konsekuensi sejak pelarangan ini jelas, bahwa tak ada lagi pihak-pihak yang diizinkan untuk menggunakan nama dan beragam atribut FPI dalam kegiatan dalam tengah masyarakat, ” kata Rochman melalui keterangan tertulisnya, Kamis (31/12).

“Termasuk pada urusan dakwah, mereka juga tak diperkenankan lagi membawa-bawa nama dan simbol FPI lagi, ” tinggi dia.

Baca Juga: Sebesar tokoh deklarasikan Front Persatuan Islam setelah FPI dibubarkan

Rochman melanjutkan, konsekuensi halal lain dari pelarangan ini merupakan semua anggota FPI harus menghormati dan menjunjung tinggi aspek lembaga.

Oleh karena itu, Kemenag meminta para pimpinan & anggota eks FPI untuk loyalitas keputusan final pemerintah ini. Satu diantara caranya dengan tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baru yang justru berpotensi membuat ketegangan di tengah masyarakat.

Kemenag juga mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kondusivitas serta mengajak umum Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok yang tidak tenang atau memiliki kepentingan lain dalam balik pembubaran FPI. “Jangan sampai justru membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang saat ini terus mewujudkan situasi aman & damai, ” ungkapnya.

Rochman juga meminta para bekas pimpinan dan anggota FPI memiliki kedewasaan cara pandang dalam memaknai kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Ia pun berharap, pembubaran organisasi ini menjadi momentum eks FPI untuk tetap berkiprah untuk bangsa melalui saluran baru yang lebih baik.

Baca Juga: Pemerintah tunjukkan video anggota FPI berbaiat ke ISIS

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membatalkan organisasi massa FPI. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Pejabat Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12). “Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dengan dilakukan FPI, ” ujar Mahfud MD.

“Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun pola biasa, ” ujar dia. (Sania Mashabi)

Artikel ini telah membawa di Kompas. com dengan titel “Kemenag: Tak Ada Lagi yang Diizinkan Gunakan Nama dan Atribut FPI”

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.