Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN. CO. ID kacau Tahun 2021 ialah tahun strategis dalam peningkatan rantai nilai global atau global value chain (GVC) yang terkait erat dengan aspek perdagangan barang dan jasa, serta investasi Indonesia. Karena pada tahun 2021 inilah diharapkan perundingan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tuntas.

Perundingan IEU-CEPA sudah dilaksanakan sebesar sembilan putaran. Lantaran Covid-19, fragmen ke-10 tertunda dan kedua bagian berunding intersesi secara virtual pada 2020. Tampaknya, perundingan akan tancap gas menyelesaikan negosiasi yang tertunda.

Laporan terbaru Global Trade UpdateUNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) memproyeksikan, kuartal I2021 berlaku perlambatan perekonomian global. Perdagangan barang turun 1, 5% dibandingkan dengan kuartal IV2020 serta penurunan untuk perdagangan jasa juga turun 7% ketimbang kuartal IV2020.

UNCTAD menyoroti kekhawatiran akan pandemi Covid-19 yang terus berlanjut bisa menyebabkan rebound perniagaan yang lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang. Pandemi Covid-19 juga sudah memporakporandakan semua elemen penghidupan manusia hampir di seluruh negeri.

Berdasarkan beberapa fakta, Indonesia dan Uni Eropa memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Produk yang berasal dari Uni Eropa biasanya mempunyai segmentasi pasar dengan berbeda karena umumnya menyasar bagian menengah atas. Produk Indonesia masih dihela bidang sumber daya dunia, seperti produk perkebunan dan mineral. Sedangkan Uni Eropa lebih ke arah produk pertambangan, jasa, serta peternakan.

Lantaran itu, input produksi dari negara Asosiasi Eropa yang lebih murah seharusnya lebih menguntungkan sektor pertanian dan perkebunan Indonesia. Indonesia impor daripada Uni Eropa untuk pengembangan pabrik dalam negeri untuk produk, serupa kedelai, gandum, serta susu (CSIS dan Kemdag, 2020). Timbul perkara, bagaimana CEPA dapat membantu jalan tersebut, dan bagaimana perspektif GVC yang terkait erat dengan aspek perdagangan dan investasi?

Mengelola isu strategis

Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket beberapa periode lalu menyatakan, IEU-CEPA bisa menjadi alat untuk pemulihan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan, dan memberikan pertumbuhan tambahan untuk nilai perdagangan hingga 5 miliar yang setara Rp 85 triliun. Karena Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Indonesia keempat, dan Indonesia merupakan mitra kulak Uni Eropa terbesar ke-33.

Data yang penulis mempertemukan, tercatat total perdagangan Indonesia secara Uni Eropa pada 2019 mencapai US$ 26, 9 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 14, 5 miliar dan impor sebesar US$ 12, 4 miliar. Sementara nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tercatat senilai US$ 2, 6 miliar pada 2019. Namun, terjadi penurunan nilai ekspor year on year sebesar 11% dari US$ 12, 03 miliar (JanuariOktober 2019) menjadi US$ 10, 67 miliar (JanuariOktober 2020).

Secara ijmal, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami surplus US$ 21, 74 miliar, didukung oleh mutlak nilai ekspor US$ 163, 31 miliar dan total nilai memasukkan US$ 141, 57 miliar. Mutlak ekspor sepanjang 2020 negatif 2, 61%, tetapi impor kontraksi lebih dalam sebesar 17, 34%.

Secara kumulatif, nilai ekspor tahunan Indonesia pada 2020 mencapai US$163, 31 miliar atau menghunjam 2, 61% dibanding 2019 sejumlah US$ 167, 68 miliar. Jadi secara tahunan, nilai impor 2020 mencapai US$ 141, 57 miliar atau menurun 17, 34% dibanding 2019 yang sebesar US$ 171, 28 miliar. Ini karena kinerja ekspor didukung kenaikan permintaan & harga komoditas andalan Indonesia, seolah-olah batubara dan minyak sawit.

Menurut penulis, ada tiga isu strategis yang mencuat dengan perlu dikelola Indonesia dalam rapat kemitraan dagang dengan Uni Eropa yang akan berlangsung minggu aliran.

Pertama, Indonesia perlu mengangkat rumor akses pasar produk kelapa sawit ke Eropa yang mengalami bermacam-macam tantangan di pasar Eropa. Kurun lain kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II, bea anti-subsidi terhadap biodiesel Indonesia, pengecualian dari motivasi pajak untuk bahan bakar negeri di Prancis, dan kampanye minus terhadap produk sawit.

Mayoritas negara yang tergabung pada Uni Eropa menuntut pemberlakuan putusan sawit. Untuk mengatasinya, dibutuhkan persekutuan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk mengabulkan soft diplomacy pada beberapa negara Uni Eropa dengan dekat dengan Indonesia. Sebagai mengikuti, Slovakia, Polandia, Hungaria, dan Chechnya.

Kedua , kepentingan Uni Eropa dalam pertikaian nikel tidak bisa dilepaskan dibanding kebijakannya yang ingin mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap sumber bahan dasar industri, khususnya mineral. Oleh sebab itu, Uni Eropa berharap penghapusan segala bentuk pembatasan ekspor, tercatat menghapuskan segala bentuk bea ekspor.

Ketiga, peningkatan partisipasi GVC serta peningkatan akses sertifikasi dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya bertarung untuk menghadapi Uni Eropa. Berarti, produk Indonesia yang sudah dikerjakan uji mutu produk dan penyeragaman harus diterima oleh Uni Eropa vice versa buatan pengujian dan standardisasi yang sudah dilakukan Uni Eropa. Isu tersebut menjadi penting untuk mengurangi larangan nontarif antara Indonesia dan negeri di Eropa.

Jawab meningkatkan daya saing dalam pasar global, maka perdagangan dan investasi wajib dilihat sebagai satu kebulatan yang esensial. Penurunan hambatan perniagaan tanpa peningkatan efisiensi sektor uluran tangan tidak akan memberikan manfaat yang maksimal pada perekonomian. Transformasi ekonomi hanya akan tercapai apabila Nusantara berhasil meningkatkan partisipasi global value chain dan kemitraan dagang Indonesia dan UE.

Kebijakan yang terkait dengan integrasi gobal value chain di Indonesia masih terpatok. Contoh kebijakan kemitraan bisnis secara perusahaan multinasional dan eksportir tumbuh, dan transfer teknologi dari kongsi multinasional. Maka diperlukan soft diplomacy untuk membuka akses pasar dan promosi ekspor Nusantara kepada pasar tersebut.

Kemudian, terbitnya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden yang di antaranya mengupas perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi internasional, serta perpajakan bisa menjadi game changer pemulihan perekonomian nasional. Dan, IEU CEPA mampu memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perundingan IEU-CEPA diharapkan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih baik dalam rantai pasokan global.

Penulis: Maruhum Batubara

Pegawai Departemen PPN/Bappenas