Sumber: Harian LANGSUNG | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN. CO. ID – APBN masih menjadi dalang utama perekonomian nasional. Realisasi APBN per Februari 2021 tetap terjaga, akselerasi menjunjung kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengembangan vaksinasi . Itulah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Maret 2021.

Pandemi Covid-19 belum membuktikan tanda akan segera sudah, peran pemerintah melalui taksiran negara diharapkan menjadi game changer melayani pandemi Covid-19 dan mengembalikan perekonomian dari jurang resesi ekonomi. Kita perlu memperhatikan lagi strategi anggaran negeri di tengah pandemi Covid-19 dan apa dampak dengan telah dihasilkan.

Sejak Nusantara mengumumkan wabah virus korona sebagai bencana nasional 14 Maret 2020, Indonesia menjalani dua tekanan, yaitu krisis sistem pelayanan kesehatan & resesi ekonomi. Sampai simpulan 2020, penyebaran Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Mutlak kasus positif 743. 198 orang, sembuh 611. 097 orang dan meninggal 22. 138 orang, serta penggandaan kasus harian 8. 074 orang. Kondisi ini, menunjukkan Pemerintah belum berhasil melayani penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, resesi ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk sejak 20 tahun terakhir. Pada kuartal I-2020, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2, 97%, bahkan kuartal II-2020 terkontraksi minus 5, 32%. Pada kuartal III masih terkontraksi minus 3, 49% dan berlanjut kurang 2, 19% kuartal IV-2020.

Sementara itu, data BPS sampai September 2020 menunjukkan jumlah warga miskin di perkotaan serta perdesaan 27, 5 juta atau meningkat 2, tujuh juta orang. Sedangkan datang Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka menjadi 9, 8 juta orang atau terbang 2, 7 juta orang dibandingkan periode yang sebanding tahun 2019.

Sebagai lokomotif ekonomi, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kondisinya lulus berat. Berdasarkan data Departemen Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2020 sekitar Rp 1. 633, 6 triliun atau 96, 1% dari target di Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020. Pencapaian tersebut lebih rendah Rp 327, 1 triliun atau minus 16, 7% dari periode sebelumnya.

Penerimaan retribusi sebagai kontributor terbesar merasai tekanan akibat perlambatan ekonomi 2020. Realisasi penerimaan pajak mencapai 89, 3% lantaran target dalam Perpres 72/2020 atau turun 19, 7%. Kontraksi ini berasal lantaran PPh Nonmigas (PPh 25/29 Badan, PPh 21 & PPh Final) tumbuh minus 21, 4% dan PPN/PPnBM terkontraksi minus 15, 6% dibandingkan dengan realisasi masa yang sama tahun 2019.

Di bagian realisasi belanja negara, sampai akhir Desember 2020, mencapai Rp 2. 589, 9 triliun atau 94, 5% dari pagu di Perpres 72/2020, atau naik 12, 2% dibandingkan dengan realisasi 2019. Belanja Pemerintah Tengah Rp 1. 827, 3 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah dan Sokongan Desa Rp 762, 5 triliun. Belanja Pemerintah Was-was tumbuh 22, 1% daripada tahun 2019, dipengaruhi tingginya realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 205, dua triliun atau tumbuh 82, 3% ketimbang 2019.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah merealisasikan belanja Rp 579, 8 triliun atau 22, 4% dari total realisasi honorarium 2020. Belanja perlindungan baik untuk mendukung daya kulak dan menekan laju penambahan kemiskinan dan kesenjangan terealisasi Rp 220, 4 triliun. Belanja dukungan UMKM serta pembiayaan koperasi untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM agar lestari survive terealisasi Rp 173, 2 triliun.

Sementara bayaran kesehatan terutama untuk dorongan tenaga kesehatan dan honorarium intervensi penanganan Covid-19 terealisasi Rp 63, 5 triliun. Belanja insentif usaha & pajak untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha dan daya beli masyarakat Rp 56, 1 triliun, serta belanja program prioritas untuk sokongan kepada Pemda serta Kementerian/Lembaga termasuk pariwisata dan penuh karya terealisasi Rp 66, 6 triliun. Penerapan kebijakan ekonomi countercyclical membawa konsekuensi defisit perkiraan 2020 sebesar 6, 09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tren positif pemulihan

Memasuki kuartal I-2021, ada indikasi mula perekonomian Indonesia menunjukkan gaya positif. Ada lima indikator menunjukkan hal tersebut. Pertama , penambahan kasus Covid-19 relatif menurun walaupun angkanya masih tinggi. Percepatan vaksinasi akan menambah pertahanan masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Kedua , berdasarkan survei Purchasing Managers Index (PMI), kinerja manufaktur Nusantara berada pada tren pengembangan empat bulan terakhir. Pada sisi lain ada peningkatan pertumbuhan permintaan baru & produksi di Amerika Serikat dan Eropa.

Indikator ketiga , membaiknya tren harga produk utama dunia seperti minyak bumi, batubara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan kedelai sebagai isyarat perbaikan demand global dan pemulihan kegiatan perekonomian global.

Keempat , gaya surplus neraca perdagangan Januari dan Februari 2021 lebih tinggi dari tahun 2019. Ekspor barang menunjukkan perbaikan karena ada peningkatan seruan mitra dagang dan manufaktur manca negara.

Kelima , indikator pembentukan modal tetap bruto (PMTB) bangunan, kendaraan & mesin menunjukkan perbaikan dan memberikan harapan dalam menolong pemulihan ekonomi.

Sinyal positif ini sejalan dengan realisasi APBN 2021 per Februari 2021 dengan menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp 219, 2 triliun atau naik 0, 7% ketimbang 2020. Realisasi bayaran negara Rp 282, 7 triliun naik 1, 2% terutama dari belanja bahan dan modal yang memiliki efek pengganda bagi perbaikan ekonomi.

Tengah realisasi defisit APBN Rp 63, 6 triliun ataupun 0, 36% dari PDB, dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp 273, 1 triliun yang menunjukkan kecukupan buffer likuiditas Negeri.

Sebagai mesiu utama pemulihan ekonomi, bagian belanja negara di APBN 2021 ditargetkan Rp dua. 750 triliun atau naik 6, 2% dengan bagian program PEN Rp 699, 4 triliun. Artinya taksiran program PEN naik 20, 6% dari 2020.

Belanja dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi Rp 186, 8 triliun. Biaya Kesehatan untuk insentif tenaga kesehatan dan belanja intervensi penanganan Covid-19, termasuk vaksinasi nasional Rp 176, 3 triliun. Belanja perlindungan sosial Rp 157, 4 triliun atau turun 28, 6%. Alokasi belanja program prioritas Rp 125, 1 triliun naik 87, 8%, serta alokasi insentif usaha & pajak Rp 53, 9 triliun untuk menjaga kesinambungan dunia usaha dan gaya beli masyarakat.

Strategi pemerintah pada 2021 tidak berbeda dengan 2020 dengan kebijakan ekonomi countercyclical . Strategi tersebut akan mendapatkan hasil optimal jika didukung pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin dan pelaksanaan anggaran negara dengan efisien, tepat sasaran pada Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah harus memanfaatkan sebaik-baiknya momentum pemulihan ekonomi tahun 2021. Kegagalan memanfaatkan paksa ini akan membuat kita kehilangan lebih banyak zaman dan sumber daya.

Penulis: Arief Masdi

Analis Pandai Madya di Direktorat Jenderal Anggaran